• Kamis, 18 Agustus 2022

Pemprov Jateng Terima Opini WTP , BPK Sorot Masalah Aset dan Piutang Pajak

- Kamis, 26 Mei 2022 | 07:45 WIB
Ganjar Pranowo Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana di Banjarnegara. (Foto : Humas Pempov Jateng)
Ganjar Pranowo Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana di Banjarnegara. (Foto : Humas Pempov Jateng)

Kanaljateng.com -- Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Ayub Amali, menyerahkan langsung laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat rapat paripurna bersama DPRD pada Rabu, 25 Mei 2022.

“Dari sejumlah pemeriksaan itu, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2021,” kata Ayub, Semarang, Jawa Tengah.

Baca Juga: Fraksi PDI-Perjuangan Bela Puan soal Tuduhan Matikan Mikropon: Sudah Masuk Waktu Salat Duhur!

Meski memberi opini WTP, BPK masih memberikan catatan atas laporan keuangan dari Pemprov Jateng.

Antara lain, masalah penatausahaan aset tetap dan penyajian piutang pajak kendaraan bermotor.

"Kami berharap LHP yang disampaikan dapat bermanfaat bagi perbaikan pengelolaan APBD," ujar Ayub menegaskan.

Baca Juga: Banjir Rob Terjang Pesisir Semarang, Ganjar Audit Bangunan di Pelabuhan Tanjung Emas

Dengan raihan ini, opini WTP dari BPK merupakan yang kesebelas diterima Pemprov Jateng.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan opini WTP dari BPK tidak membuatnya merasa puas.

“Bukan berarti kita asyik-asyik saja, asoy-asoy saja, tidak. Ada beberapa catatan tadi yang diberikan pada kita bagaimana pengelolaan aset kita,” terang Ganjar.

Baca Juga: Hanya 97 Persen Anggota Jemaah Haji Lunasi Biaya Keberangkatan ke Tanah Suci, Sisa Kuota Pergi ke Mana?

Menurut Ganjar, catatan dari BPK mengungkap soal sertifikasi pengelolaan aset terkait infrastruktur.

Rencananya, Pemprov Jawa Tengah akan menggandeng BPN untuk memperbaiki kinerja.

“Improvementnya adalah memperbaiki sistem, semua harus berbasis data. Maka datanya meati clear and clean dulu, baru kemudian treatment yang ada,” jelas Ganjar.

Baca Juga: Polda Jabar Tangkap Gary Iskak saat Dalam Pengaruh Sabu

Catatan dari BPK, kata Ganjar, menjadi koreksi untuk Pemprov Jateng.

“Bantuan dari kawan DPRD menurut saya penting untuk pemerintah karena kontrol tahap pertahap, waktu perwaktu setiap kali mereka reses, mungkin menjadi catatan agar kita tidak offside,” beber Ganjar.***

Editor: Mustholih

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X