• Senin, 3 Oktober 2022

DPR: Permentan 10/2022 Bukan Menghapus Pupuk Subsidi

- Minggu, 28 Agustus 2022 | 07:53 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan (Biro Pemberitaan DPR RI)
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan (Biro Pemberitaan DPR RI)

Kanaljateng.com -- Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan, mengatakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi bukan bertujuan menghapus pupuk subsidi.

Menurut Daniel, peraturan tersebut justru bertujuan melindungi petani karena mengatur dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

"Tidak sama dengan pencabutan subsidi. Subsisinya tetap ada. Penetapan HET penting agar harga tebus pupuk subsidi tidak dimainkan. Penjualan pupuk subsidi di luar harga HET tentu akan memberatkan petani," kata Daniel Johan, Jakarta, Sabtu, 27 Agustus 2022.

Baca Juga: Antisipasi Penyakit Cacar Monyet Masuk Indonesia, Puan Minta Pemerintah Bersiaga

Daniel menambahkan Permentan tersebut juga memberikan dasar hukum untuk pengawasan pupuk subsidi yang lebih ketat.

"Oknum yang menjual pupuk subsidi di luar HET harus diberi sanksi berat. Pemerintah harus tegas dan melakukan pengawasan ketat," sambungnya.

Daniel Johan menegaskan Permentan 10/2022 bermaksud melindungi kepentingan petani dengan menjamin pupuk subsidi tidak langka di pasaran.

Baca Juga: Menimba Air, Perempuan di Jepara Terpeleset Jatuh ke Sumur

"Kepentingan petani harus diutamakan dalam penetapan HET ini. Dan, yang paling penting penetapan HET harus menjadi jaminan pupuk bersubsidi tidak langka," katanya.

Permentan No.10 Tahun 2022 mengatur jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani, yaitu Urea dan NPK. Dua jenis pupuk ini dipilih karena merupakan unsur hara makro esensial yang dibutuhkan oleh lahan pertanian di Indonesia.

"Terkait dengan pembatasan jenis pupuk, tentu ada alasan teknis mengapa hanya dua jenis itu. Asalkan petani bisa menerima dua jenis pupuk ini dan produksi tidak terganggu, (tidak masalah)," jelas Daniel Johan.

Baca Juga: Dokter Forensik segera Rampungkan Hasil Autopsi Brigadir J

Meski begitu, Ia menyebut tidak menutup kemungkinan akan ada evaluasi ke depan. Terutama, bila itu menyangkut dengan dampaknya pada produksi pangan di Tanah Air.

"Dalam satu tahun ke depan harus ada evaluasi. Jika produksi pangan drop, maka harus dikembalikan pada porsi menu pupuk subsidi awal," pungkasnya.***

Editor: Mustholih

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR: Permentan 10/2022 Bukan Menghapus Pupuk Subsidi

Minggu, 28 Agustus 2022 | 07:53 WIB

Terpopuler

X