• Kamis, 18 Agustus 2022

Pakar UNNES Nilai Ketergantungan Petani terhadap Pupuk Subsidi Sulit Diubah dalam Waktu Singkat

- Jumat, 3 Juni 2022 | 15:20 WIB
PT Pupuk Indonesia (Persero) mengimplementasikan aplikasi Rekan.  (bumn.go.id)
PT Pupuk Indonesia (Persero) mengimplementasikan aplikasi Rekan. (bumn.go.id)

Kanaljateng.com -- Beredar wacana Pemerintah berniat melakukan pembatasan pupuk subsidi.

Naiknya harga pupuk di pasar internasional akibat dampak perang Rusia-Ukraina menjadi pertimbangan Pemerintah untuk melakukan pembatasan pupuk subsidi.

Pakar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang (UNNES), Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, menilai Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi lapangan sebelum wacana pembatasan pupuk subsidi akhirnya benar-benar dijalankan.

Baca Juga: Tjahjo Izinkan Instansi Pemerintah Rekrut Tenaga Kerja lewat Outsourcing

"Pembatasan juga dapat membebani para petani yang sudah bergantung pada penggunaan pupuk, tentu tidak mudah dirubah dalam waktu singkat," kata Sucihatiningsih, Semarang, Jateng, Jumat, 3 Juni 2022.

Menurut Sucihatiningsih, meski ada kenaikan harga bahan dasar pupuk, Pemerintah tetap harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi.

Meski, kata Sucihatiningsih, penyaluran pupuk subsidi dilakukan dengan jumlah terbatas.

Baca Juga: Resep Kue Es Krim Ulang Tahun ala Chef Devina, Anak dan Suami Dijamin Pasti Suka!

"Pada bahan baku pupuk dan dengan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk dari APBN yang terbatas maka, memang implementasi (berbeda) pengaturan subsidi pupuk tersebut," tegas Sucihatiningsih.

Guru Besar UNNES itu menegaskan rencana pembatasan pupuk bersubsidi diharapkan agar petani benar-benar yang membutuhkan saja yang menerima pupuk tersebut.

"Memang implementasi pengaturan subsidi pupuk ini dapat mengamankan penyaluran pupuk agar para petani tetap dapat menerima pupuk subsidi sebagaimana mestinya," tegas Sucihatiningsih.

Baca Juga: PPDB SMA dan SMK Negeri Jateng segera Dibuka, Verifikasi Data Dulu Baru Daftar!

Namun, Sucihatiningsih menegaskan, pembatasan pupuk subsidi bakal sangat berpengaruh terhadap beban kebutuhan petani pada masa tanam.
 
"Seperti misalnya penggunaan pupuk SP-3 dan pupuk organik untuk pupuk tambahan. Jika pupuk tersebut tidak disubsidi di tahun ini, maka petani harus mengeluarkan biaya tambahan yang tentu akan sangat membebani para petani, Selain itu, jika pembatasan pupuk bersubsidi dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk lebih parah," jelas Sucihatingsih.

Seperti diketahui, Pemerintah berencana melakukan pembatasan penyaluran pupuk subsidi pada Juli 2022.

Baca Juga: Resep Tom Yum Spaghetti ala Chef Devina, Lidah Dijamin Bergoyang karena Sensasi Masakan Khas Thailand

Saat pembatasan itu dijalankan, Pemerintah hanya akan memberikan subsidi pada pupuk Urea dan NPK.

Sementara pupuk jenis SP-36, ZA, dan pupuk organik tidak lagi diberi subsidi.

Pupuk subsidi nantinya juga hanya akan diberikan untuk komoditas tertentu yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kakao, dan tebu rakyat.

Komoditas tersebut merupakan komoditas bahan pangan pokok dan juga komoditas strategis yang memiliki dampak terhadap inflasi. Adapun total pupuk subsidi pada tahun 2022 adalah sekitar 9,55 juta ton.***

Editor: Mustholih

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X