• Kamis, 18 Agustus 2022

Media Asing Soroti Larangan Ekspor Minyak Goreng dari Indonesia, Bermula dari Kasus Indrasari Wisnu Wardhana

- Senin, 25 April 2022 | 13:50 WIB
Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya Mulai 28 April 2022 (Dok.setkab)
Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya Mulai 28 April 2022 (Dok.setkab)

Kanaljateng.com -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan larangan eskpor minyak goreng mulai 28 April 2022.

Media asing, Reuters, turut menyoroti kebijakan Jokowi melarang ekspor minyak goreng.

Reuters memberitakan larangan ekspor dari Indonesia bakal membuat harga minyak goreng melambung.

"Keputusan Indonesia tidak hanya memengaruhi ketersediaan minyak sawit, tetapi juga minyak nabati di seluruh dunia," kata James Fry, ketua konsultan komoditas LMC International, mengatakan kepada Reuters dikutip dari Pikiran-rakyat.com dalam berita Media Asing Sebut Banyak Negara yang Menderita Akibat Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Senin, 25 April 2022.

Baca Juga: 100.051 Orang Tahun Ini Siap Berangkat Haji, Kloter Pertama Terbang ke Mekah 4 Juni 2022

Menurut Fry,larangan ekspor minyak goreng dari Jokowi keluar ketika tonase ekspor semua minyak utama lainnya berada di bawah tekanan.

"Minyak kedelai karena kekeringan di Amerika Selatan, minyak lobak karena tanaman kanola yang membawa bencana di Kanada, dan minyak bunga matahari karena perang Rusia di Ukraina," ujar Fry.

Indonesia biasa memasok hampir setengah dari total impor minyak sawit India dan hampir 80 persen minyak sawit Pakistan dan Bangladesh.

"Tidak ada yang bisa mengkompensasi hilangnya minyak sawit Indonesia. Setiap negara akan menderita," terang Rasheed JanMohd, ketua Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA).

Baca Juga: Tersangkut Kasus Penipuan DNA Pro, DJ Una Diperiksa Bareskrim Hari ini

Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengeluarkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai 28 April 2022.

“Saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022,” kata Jokowi.

Larangan ekspor minyak goreng itu berlaku sampai waktu yang belum ditentukan.

"Sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," ujar Jokowi menegaskan.

Baca Juga: Dukung Kejagung Bongkar Mafia Minyak Goreng, Puan Maharani Panggil Menteri Perdagangan ke DPR

Kelangkaan minyak goreng di dalam negeri menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Kementerian Perdagangan sempat menduga ada mafia yang bermain di balik kelangkaan minyak goreng.

Akibat kelangkaan minyak goreng, Pemerintah sampai memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng Rp100 ribu per bulan kepada 20,5 juta keluarga terdaftar dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.

BLT minyak goreng diberikan pada April 2022 sebesar Rp300 ribu untuk tiga bulan ke depan sekaligus.

Baca Juga: Jelang Lebaran Idulfitri 2022, Toko Emas di Jateng harus Hati-hati

Ironisnya, hasil penyidikan Kejaksaan Agung mengungkap ada indikasi korupsi pada ekspor minyak goreng di Kementerian Perdagangan.

Empat orang tersangka korupsi pemberian persetujuan ekspor minyak goreng.

Sebanyak empat orang, salah satunya pejabat Kementerian Perdagangan, ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia;  Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group; dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas.

Baca Juga: Bareskrim Sita Uang Rp172 Juta Bayaran Rossa Menyanyi di Acara DNA Pro

Indrasari Wisnu Wardhana dan tiga tersangka lain melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022. Prodi Favorit

Para tersangka diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a,b,e dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Keputusan Menteri Perdagangan No. 129 Tahun 2022 jo No. 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation).

Kemudian, ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, Jo. Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.***

Editor: Mustholih

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mesut Ozil: Hai Indonesia, Saya akan Datang!

Jumat, 20 Mei 2022 | 15:30 WIB

Geger! UAS Dideportasi dari Singapura

Selasa, 17 Mei 2022 | 08:15 WIB

Terpopuler

X