• Senin, 3 Oktober 2022

Dosen Undip Menilai Positif soal Permentan tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

- Senin, 22 Agustus 2022 | 16:32 WIB
Pemkab Purwakarta akan Ganti Rugi Sawah Terdampak Air Lindi TPA Cikolotok. (Dok/jabarprov.go.id)
Pemkab Purwakarta akan Ganti Rugi Sawah Terdampak Air Lindi TPA Cikolotok. (Dok/jabarprov.go.id)

Kanaljateng.com -- Kementerian Pertanian memperbarui tata kelola pupuk bersubsidi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022.

Permentan itu memuat tata cara penetapan alokasi dan eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Kementan berharap tata kelola pupuk bersubsidi ini dapat lebih baik serta dapat mengantisipasi kondisi krisis pangan global.

Baca Juga: Antisipasi Penyakit Cacar Monyet Masuk Indonesia, Puan Minta Pemerintah Bersiaga

Dosen Agribisnis pada Fakultas Petenakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Dr. Siwi Gayatri, menilai positif tata kelola pupuk bersubsidi tersebut karena bertujuan untuk menstabilitaskan harga dan distribusi pupuk subsidi yang lebih baik agar tidak terjadi penyelewengan.

"Keluarnya peraturan tersebut positif karena untuk stabilitas harga dan distribusi, terutama biar tidak ada penyelewengan," kata Siwi Gayatri, Semarang, Senin, 22 Agustus 2022.

Menurut Kepala Program Studi Agribisnis ini, mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial dan data luas lahan dalam sistem informasi managemen berbasis digital dan teknologi yang dinilai cukup baik agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Menimba Air, Perempuan di Jepara Terpeleset Jatuh ke Sumur

"Kalau itu sih saya melihatnya oke-oke saja ya, karena kita kan juga tidak bisa terlepas dari digitalisasi, jadi justru malah dengan data seperti itu juga lebih akurat, cuman masalahnya di lapangan penyuluhnya itu dibebani administrasi seperti itu mereka justru tidak fokus pada transfer  knowledgenya ke petani itu kan jadi berkurang ya, karena setiap waktu selalu dibutuhkan perubahan data terus pengiriman data terbaru," ungkap Siwi.

Apalagi, lanjut Siwi Gayatri, pada sistem informasi digital tersebut yang harus lebih tepat terkait luas lahan bagi petani untuk menentukan alokasi pupuk subsidi tersebut, hal itu dinilai penting dan harus sesuai agar kebutuhan pupuk petani bisa tercukupi dan tidak ada penyelewengan.

"Itu diperlukan ya terutama dengan alokasi pupuk yang berdasarkan luas lahan sehingga semua bisa tercukupi, petani-petani yang berhak itu kan bisa mendapatkan juga," tambahnya.

Baca Juga: BPOM Izinkan Paxlovid Jadi Obat Covid-19, Seberapa Sakti?

Namun, Siwi juga tidak menafikan, jika masih ada kelemahan-kelemahan sistem tersebut dilapangan, karena masih kurangnya sumber daya yang ideal dilapangan.

"Ya faktanya kan karena kurangnya sumber daya dilapangan dalam update data, karena yang update data siapa, ya penyuluh, disisi lain penyuluh juga punya tugas khusus, tugas utama mereka kemudian ditambah dengan tugas-tugas yang lain tidak termasuk salah satunya administrasi, jadi ya kadang mereka dalam memasukkan data  juga ya tepat sih, cuman karena kurangnya sumber daya sehingga kadang sering salah juga," tutup Siwi Gayatri.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan ada beberapa alasan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Yakni untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan pupuk dan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi terutama untuk petani.

"Tugas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan tentu  hanya bisa dilakukan jika mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai langkah agar produksi, produktivitas dan kinerja pertanian kita meningkat," terang Mentan Syahrul.***

Editor: Mustholih

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X