• Senin, 3 Oktober 2022

Jokowi Buka Keran Ekspor Minyak Goreng, Eksportir Perhatikan Tiga Syarat Kirim CPO ke Luar Negeri

- Selasa, 24 Mei 2022 | 15:38 WIB
Untuk memastikan kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi, Menteri Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 30 Tahun 2022. (Humas Setkab)
Untuk memastikan kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi, Menteri Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 30 Tahun 2022. (Humas Setkab)

Kanaljateng.com -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka keran ekspor minyak goreng mulai 23 Mei 2022.

Kementerian Perdagangan pun menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang ekspor minyak goreng.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur ketentuan skspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oilen and Used Cooking Oil.

Baca Juga: Ganjar Klaim Banjir Rob di Semarang sudah Dapat Penanganan Jangka Pendek, Iya Deh!

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menjamin dibukanya keran ekspor tidak akan membuat minyak goreng menjadi barang langka di dalam negeri

“Pemerintah mengatur kembali ekspor CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan used cooking oil (minyak jelantah) karena pasokan CPO dalam negeri telah dianggap mencukupi. Pemerintah memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan CPO di dalam negeri dan keterjangkauannya bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama  pemerintah,” kata Muhammad Lutfi dikutip dari Setkab.go.id, Selasa, 24 Mei 2022.

Muhammad Lutfi menegaskan produsen dan eksportir minyak goreng betul-betul memperhatikan ketentuan dari Pemerintah.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2022, Maluku dan Papua Tembus 10,75 Persen!

“Kami harapkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan kebijakan pengaturan ekspor kembali ini,” ujar Muhammad Lutfi menegaskan.

Menurut Lutfi, untuk bisa mengekspor minyak goreng, eksportir harus memiliki dokumen Persetujuan Ekspor (PE). PE ini memiliki masa berlaku selama enam bulan.

Untuk bisa mendapat dokumen PE, kata Lutfi, eksportir harus menemenuhi tiga persyaratan.

Pertama, eksportir harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation/DPO) kepada produsen minyak goreng curah.

Baca Juga: Resep Murah Membuat Siomay Ayam ala Chef Devina Hermawan, Dijamin Gurih, Kenyal, dan Nagih!

Kedua, bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan DPO.

Ketiga, bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain yang didahului dengan kerja sama antara eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO, disampaikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) berupa elemen data elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan.

Lutfi menegaskan setiap eksportir yang tidak memenuhi ketentuan di atas diancam mendapat sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik di Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), pembekuan PE, hingga pencabutan PE.***

Editor: Mustholih

Sumber: Setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X